TKN Tantang PDI-P: Lebih Baik Tarik Semua Menteri daripada ke PTUN

RedaksiBali.com – Ketegangan politik pasca-pemilihan presiden semakin memanas ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proses pemilihan presiden 2024. Respons atas gugatan ini datang dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengusulkan solusi kontroversial.

Silfester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, menanggapi gugatan PDI-P dengan menyarankan agar partai tersebut menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tindakan ini lebih mudah dan efektif daripada melanjutkan proses hukum di PTUN. “Kenapa harus mereka ajukan PTUN terus bikin statement agar KPU membatalkan penetapan pleno presiden-wapres terpilih hari ini di KPU?” ujarnya.

Silfester menekankan bahwa proses hukum di PTUN tidak akan menggagalkan Prabowo-Gibran yang telah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dia juga menyindir kader PDI-P yang masih menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi, meskipun partainya telah menyatakan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kader mereka. “Lebih jantan, bijaksana itu PDI-P tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Gugatan PDI-P ke PTUN dianggap sebagai bentuk emosi partai tersebut terhadap Jokowi. Namun, Silfester menilai bahwa langkah ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan pencalonan Prabowo-Gibran. "Menurut saya, kalau langkah mereka PTUN itu belum ada sejarahnya langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDI-P, Gayus Lumbuun, meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih karena proses hukum di PTUN masih berjalan. Namun, Ketua PTUN Jakarta telah menyatakan bahwa permohonan PDI-P layak untuk dilanjutkan ke sidang pokok perkara.

Dengan perkembangan ini, nasib proses pemilihan presiden 2024 semakin tidak pasti. PDI-P bersikeras untuk melanjutkan perjuangan hukumnya, sementara TKN Prabowo-Gibran menanggapi dengan tantangan untuk menarik semua menterinya dari kabinet Jokowi. Bagaimana langkah selanjutnya dari kedua belah pihak? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Gugatan PDI-P ke PTUN terkait proses pemilihan presiden 2024 menimbulkan respons kontroversial dari TKN Prabowo-Gibran. Silfester Matutina menyarankan PDI-P untuk menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi sebagai solusi alternatif. Sementara itu, PDI-P bersikeras untuk melanjutkan proses hukumnya. Dinamika politik di Indonesia semakin menarik untuk diikuti karena ketegangan antara kedua kubu semakin meningkat.