Rencana Pertemuan Megawati dan Tokoh-Tokoh Politik: Perkembangan Hak Angket Pemilu 2024 yang Dipertanyakan

RedaksiBali.com – Rencana Pertemuan Megawati dan Tokoh-Tokoh Politik membahas Perkembangan Hak Angket Pemilu 2024. Real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa suara dari 75.26% Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dihitung, mencapai 619.579 dari total 823.236 TPS. Dari hasil tersebut, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 24.06% suara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 58.89%, dan Ganjar Pranowo-Muhaimin Iskandar dengan 17.05%. Meskipun demikian, hampir 24 jam berlalu, situs resmi pemilu2024.kpu.go.id belum juga memperbarui data terbaru.

KPU mengklaim bahwa mereka sedang melakukan koreksi terhadap data yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menjelaskan bahwa saat ini mereka tengah memperbaiki ketidaksesuaian data antara formulir C hasil plano dengan yang ditampilkan dalam Sirekap. “Dari data terbaru yang kami terima, ketidaksesuaian data telah diperbaiki. Sebanyak 74.181 TPS untuk Pilpres telah diperbaiki,” ungkap Hasyim dalam jumpa pers di Kantor KPU RI Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Sirekap KPU menuai berbagai polemik belakangan ini. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menyatakan bahwa Sirekap gagal karena menimbulkan kegaduhan dan ketidaksesuaian data perhitungan manual. Namun, hingga saat ini, KPU belum mengeluarkan permintaan maaf. Salah satu contoh yang diberikan Ganjar adalah masalah sistem Sirekap di Singapura yang diakui oleh pihak IT-nya. Namun, pihak KPU RI menyangkal adanya masalah tersebut.

Dari fenomena ini, Ganjar menegaskan perlunya mendorong hak angket di DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan. "Penggunaan hak konstitusi dari DPR untuk melakukan penyelidikan adalah langkah yang paling tepat dan adil. Dengan cara tersebut, semua data, fakta, saksi, bukti, ahli, dapat diekspos dan dipublikasikan," papar Ganjar.

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, juga menyambut baik usulan hak angket di DPR RI yang diajukan Ganjar sebagai respons terhadap dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Dia optimistis dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai terbesar di parlemen. Hak angket diharapkan membuka peluang untuk memproses dugaan kecurangan Pemilu 2024 lebih lanjut hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anies menyatakan bahwa Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) siap untuk memberikan data-data penunjang.

Di tengah usulan hak angket Pemilu 2024, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, disebut akan bertemu dengan tokoh politik di kubu pasangan Anies-Muhaimin, termasuk mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Paloh menyatakan bahwa pertemuan dengan Megawati tidak menutup kemungkinan untuk membahas matang-matang wacana penggunaan hak angket Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo pertama kali mengusulkan wacana hak angket Pemilu 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa pertemuan antara Megawati dan Jusuf Kalla merupakan respons terhadap dinamika politik terkini terkait dugaan kecurangan pemilu dan isu hak angket. Menurut Adi, keduanya adalah elite yang berperan sentral di barisan kubu 01 dan 03 selama Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, berpendapat bahwa pertemuan Megawati dan Jusuf Kalla bertujuan untuk menyatukan solidaritas antara kubu 01 dan 03 dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024. Ia menambahkan bahwa pertemuan ini akan membuka ruang bagi solidaritas antara kedua kubu karena keduanya merupakan "king maker" di masing-masing kubu.