Kendala dan Risiko PDIP dalam Mengajukan Hak Angket di DPR

RedaksiBali.com – Pengamat politik M Qodari mengungkapkan sejumlah kendala yang akan dihadapi oleh partai politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dalam mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, PDIP sebagai inisiator hak angket akan menghadapi berbagai masalah yang kompleks.

Hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo

Qodari menyoroti hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo. Sebagai partai yang didukung oleh Jokowi, PDIP harus mempertimbangkan risiko terhadap citra partai jika terjadi konflik terkait dengan hak angket. Jika proses hak angket berlanjut dan menghasilkan dampak negatif, citra PDIP sebagai partai penguasa akan terpengaruh.

Menteri-menteri PDIP dalam Kabinet

Tidak mudah bagi PDIP untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet. Beberapa menteri memiliki afiliasi dengan PDI P, dan ada juga yang merupakan endorsemen dari Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri. Menurut Qodari, ada satu menteri yang memiliki peran penting sebagai pengikat kuat antara Jokowi dan Megawati, sehingga pemecatan menteri tersebut dapat menjadi langkah politik yang sulit bagi PDIP.

Komposisi di DPR RI dan Risiko Politik

PDI P, sebagai partai pemenang, berpotensi mendapatkan posisi sebagai ketua DPR RI. Namun, jika proses hak angket berjalan, ada risiko bahwa Undang-Undang dapat berubah, dan posisi ketua DPR tidak lagi terikat pada partai dengan kursi terbanyak. Hal ini dapat menjadi risiko politik tersendiri bagi PDI P.

Peran Puan Maharani dalam Proses Hak Angket di DPR

Puan Maharani, sebagai calon ketua DPR RI, akan memegang peranan kunci dalam proses hak angket di DPR. Ia memiliki dukungan yang kuat dari anggota DPR, sebagian besar merupakan pendukung Jokowi dan Gibran Rakabuming, kader PDI P. Menembus kendali Puan Maharani dan mendapatkan dukungan mayoritas di DPR akan menjadi tantangan yang besar bagi pihak yang ingin mengajukan hak angket.

Dengan penjelasan yang mendalam dari Qodari, permasalahan dan risiko yang dihadapi PDI P dalam mengajukan hak angket di DPR menjadi jelas. Dengan situasi politik yang kompleks, langkah-langkah yang diambil oleh PDI P akan menjadi fokus perhatian dalam dinamika politik Indonesia ke depan.